Pemerintah: Ada Potensi BHP Frekuensi Yang Tidak Dibayarkan [Operator X]!

Demikian klaim tidak resmi yang disampaikan oleh Pemerintah melalui Direktorat Frekuensi dan Orbit Satelit, Ditjen Postel, berdasarkan data pemeriksaan penggunaan frekuensi yang dilakukan oleh Balai Monitoring (Balmon) Ditjen Postel. Pihak Postel telah menyebutkan angka, sekitar 40 milliar rupiah, untuk salah satu kota di Sumatera, yang masih harus dibayarkan [Operator X] kepada negara.

Postel menyampaikan klaim tersebut berlandaskan PP No. 28 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 19/PER.KOMINFO/10/2005 yang menyatakan bahwa Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi yang dibayarkan adalah berdasarkan jumlah transceiver (TRX) yang terpasang pada satu konfigurasi Base Transceiver Station (BTS). Ditemukan, dari hasil pemeriksaan frekuensi, bahwa jumlah frekuensi yang memancar pada network [Operator X] melebihi, jauh lebih banyak, dari jumlah TRX yang dilaporkan.

Angka yang disebutkan di atas hanya untuk satu kota saja. Kali angka tersebut dengan seluruh kota di Indonesia. Jumlah yang masih harus dibayarkan [Operator X] ke negara akan masuk pada bilangan trilyunan rupiah. Dan jumlah ini harus dibayarkan terus per tahun sesuai dengan regulasi yang ada.

Apakah benar bahwa [Operator X] telah dengan sengaja merugikan negara dengan tidak membayar seluruhnya BHP frekuensi?

Respon [Operator X]

[Operator X] tidak sependapat dengan klaim tersebut. Dengan sumber Regulasi yang sama, [Operator X], melalui surat Dirut No. 239/PD-00/VIII/2007 tertanggal 31 Agustus 2007, yang ditujukan kepada Dirjen Postel, telah mengklarifikasikan bahwa jumlah TRX yang dilaporkan telah sesuai dengan data yang ada di network kita.

[Operator X] membenarkan data yang disodorkan oleh pihak Postel bahwa ada lebih banyak frekuensi yang memancar dibanding jumlah TRX yang terpasang. Tapi tidak untuk argumen bahwa jumlah frekuensi yang memancar adalah sama dengan jumlah TRX yang terpasang. Apabila dilakukan audit di lapangan, jumlah TRX yang dilaporkan [Operator X] akan sesuai dengan jumlah yang terpasang pada network.

Lantas kenapa ada klaim Postel seperti itu? Jawabannya ada pada update teknologi TRX yang dilakukan oleh [Operator X].

Perkembangan Teknologi

Dengan teknologi radio konvensional, satu TRX memang hanya bisa memancarkan (downlink) dan menerima (uplink) satu pasang frequency dupleks yang sama. Sehingga, jika ada satu sektor yang memiliki 4 TRX, sektor tersebut akan memancarkan frekuensi 1 (f1) untuk TRX I, frekuensi 2 (f2) untuk TRX II, frekuensi 3 (f3) untuk TRX III dan frekuensi 4 (f4) untuk TRX IV secara terus menerus. Dengan kata lain, hanya ada empat frequency yang akan terukur pada sektor tersebut. Inilah pemahaman yang dimiliki Postel, atau setidaknya demikianlah yang dikatakan mereka.


Conventional TRX

Gambar 1: BTS Non-Hopping. Perhatikan ada 4 TRX yang memancarkan 4 frekuensi terus menerus, 1 pada masing-masing TRX.


Namun ini teknologi yang dipakai pada jaman batu GSM, manakala jumlah subscriber-nya, dan dengan demikian densitas BTS, masih sedikit. Seperti yang diketahui, jumlah kanal frekuensi yang dialokasikan untuk GSM fase 1 (GSM 900 MHz) hanya 125. Maksudnya, hanya ada 125 kanal frekuensi yang harus di-reuse pada keseluruhan network. Tidak terlalu bermasalah jika jumlah site dalam network masih sedikit dan jarak antar sitenya jauh –yaitu menghindari interferensi: tabrakan antar satu frekuensi yang sama. Andaikan satu BTS (site) memilki 3 sektor, maka jumlah site yang bersih tanpa interferensi hanya 125/3 atau kurang lebih 40 BTS. Sedikit sekali. Dan itu hanya dengan asumsi bahwa hanya satu operator GSM dalam satu negara yang menggunakan semua kanal frekuensi tersebut.

Kenyataaannya, jumlah kanal frekuensi yang hanya sedikit tersebut masih harus dibagi lagi dengan jumlah operator yang mengantongi izin operasi. [Operator X] sendiri hanya kebagian 37 kanal pada GSM fase 1 ini.

Seiring dengan pertumbuhan subscriber, dan dengan tetap memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, ada kebutuhan yang mendesak untuk menambahkan alokasi jumlah frekuensi GSM. Maka ditetapkanlah 375 kanal baru untuk GSM fase 2 di band 1800 MHz (GSM1800 atau DCS).

Tapi ini pun masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan subscriber GSM yang terus meroket. GSM harus mencari cara lain untuk memaksimalkan frekuensi yang ada.

Sehingga tibalah satu teknologi yang disebut sebagai frequency hopping atau frekuensi yang meloncat-loncat. Meloncat di mana dan ke mana? Tentu saja, pada TRX.

Dengan frequency hopping, setiap TRX kini tidak lagi hanya memancarkan (transmit) dan menerima (receive) satu frekuensi secara terus menerus. Dua atau lebih frekuensi dapat memanfaatkan satu TRX yang sama.


BB Hopping

Gambar 2: Baseband Hopping. Perhatikan ada 4 TRX dengan 4 frekuensi. Ke-4 frekuensi yang ada akan memancar pada tiap TRX secara bergantian untuk menghindari tabrakan.


Awalnya, hanya kanal-kanal frekuensi yang dialokasikan di sektor tersebut yang dipakai untuk hopping pada tiap TRX. Jika satu sektor menggunakan empat TRX maka f1, f2, f3 dan f4, empat frekuensi, yang akan dipakai secara bergantian pada tiap TRX pada sektor tersebut. Ingat, pada teknologi radio konvensional, hanya satu frekuensi yang bekerja pada tiap TRX. Sekarang, empat frekuensi ini akan transmit secara bergantian pada tiap TRX yang ada dan mekanismenya diatur oleh suatu algoritma offset untuk mencegah frekuensi yang sama mentransmit pada waktu yang bersamaan pada TRX lain di sektor tersebut. Inilah yang disebut dengan baseband frequency hopping (BB): jumlah maksimal kanal frekuensi yang bisa melakukan hopping pada satu TRX sama dengan jumlah TRX pada sektor tersebut.

Baseband frequency hopping ternyata belum memaksimalkan penggunaan alokasi frekuensi yang ada. Kenapa jumlah maksimal frekuensi yang bisa hopping pada satu TRX dibatasi oleh jumlah TRX pada sektor tersebut? Mengapa tidak bisa lebih?


SFH

Gambar 3: Synthesiser Frequency Hopping (SFH). Perhatikan, frekuensi yang memancar pada tiap TRX jauh lebih banyak dari total jumlah TRX pada sektor tersebut.


Jalan keluarnya, diperkenalkanlah satu teknik hopping baru yang namanya synthesiser frequency hopping atau sering disebut dengan SFH. Berbeda dengan BB, pada SFH jumlah kanal frekuensi yang melakukan hopping pada satu TRX tidak dibatasi oleh jumlah TRX pada sektor tersebut. Bahkan, tuntutannya, jumlah kanal frekuensi yang hopping harus dua kali atau lebih dari jumlah TRX pada satu sektor, untuk mencegah apa yang disebut dengan adjacent interference. Kelebihannya yang lain adalah set frekuensi yang akan hopping ini tidak perlu dicari lagi, biasanya melalui suatu planning tool yang mensimulasi propagasi gelombang radio, tiap kali ada site baru yang on-air (baca: memperlambat waktu untuk suatu site bisa on-air), seperti kasusnya pada baseband hopping sebab kanal frekuensi yang melakukan hopping bisa diset sama untuk seluruh network.

Berdasarkan data network yang terbaru, hampir semua site [Operator X] telah mengimplementasikan teknologi SFH ini.

Inilah teknologi yang terdeteksi oleh alat teamnya Balmon dan memang tanpa alat yang khusus mendeteksi frequency hopping terkesan seolah-olah semua frequency hopping ini memancar dengan jumlah TRX yang sama, sebagaimana yang diklaim oleh pihak Postel. Kenyataannya, seperti yang telah dijelaskan, dengan teknologi hopping, beberapa frekuensi bisa memancar, secara bergantian, dari satu TRX yang sama. Secara fisik TRX-nya memang hanya satu tetapi frekuensi yang memancar dari TRX tersebut banyak.

Pekerjaan Rumah

Kesimpulannya, bagaimana PP No. 28 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 19/PER.KOMINFO/10/2005 sekarang ditafsir: apakah satu TRX yang dimaksud adalah satu kanal frekuensi atau satu hardware TRX, meski yang dipancarkan satu atau lebih frekuensi? Kedua belah pihaklah yang harus sepakat.

Harus diakui, memang, Regulasi yang ada mencerminkan keadaan teknologi pada waktu Regulasi ini ditetapkan. Jelas, dengan adanya kemajuan teknologi, setiap regulasi yang mengatur teknologi tersebut harus di-review kembali mengikuti perkembangan teknologi. Idealnya, pihak Regulatorlah, yang seharusnya berada selangkah ke depan mengatur penggunaaan teknologi terkini sehingga pemerintah merasa tidak dirugikan dan para operator sendiri diberikan kesempatan untuk mempertimbangkan jika teknologi tersebut dari sisi capital investment layak untuk diaplikasikan. Atau paling tidak ada kesempatan bagi operator-operator untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah sehubungan dengan regulasi baru.

Berkenaan teknologi SFH ini, sebenarnya sudah sejak empat tahun yang lalu diadopsi oleh [Operator X] dan baru setahun belakangan ini (hampir) seluruh network telah di-SFH-kan. Pada saat inilah, pihak Postel mulai gencar menyuarakan perbedaan antara jumlah TRX dan jumlah frekuensi yang memancar dari network [Operator X].

Sekarang, untuk menanggapi klaim pembayaran BHP frekuensi dari pemerintah, yang tertinggal adalah pekerjaan rumah bagi [Operator X] untuk memaparkan argumentasi atau menyosialisasikan teknologi ini sehingga kesepakatan bisa tercapai yang memuaskan kedua belah pihak. Atau barangkali, bersama operator GSM lain, melakukan negosiasi regulasi baru yang sama-sama menguntungkan negara, pelanggan dan para operator sebagai entitas bisnis. Hal ini tentunya akan sangat bergantung kepada itikad (baik) semua pihak yang terlibat.
*****

Copyright (c) Julitra Anaada 2008

14 Responses to “Pemerintah: Ada Potensi BHP Frekuensi Yang Tidak Dibayarkan [Operator X]!”


  1. 1 julitra May 8, 2008 at 9:19 am

    Pak Mujib,

    Artikel di atas memang, saya harus akui, agak ambivalent dalam memposisikan SFH dalam hal capacity dan quality.

    SFH tidak menambah capacity. Hopping dilakukan per frame (waktu) dan tidak pernah transmit dalam waktu yang bersamaan.

    Alasan SFH diadopsi oleh para operator GSM lebih ke arah peningkatan quality.

    Berikut beberapa keuntungan SFH:

    1) Frequency diversity: jika satu frekuensi mengalami fading, jelek, akan segera digantikan dengan frekuensi yang lain. Level sinyal akan membaik.

    2) Interference diversity: jika satu frekuensi mengalami interferensi, interferensi tidak akan permanen tapi segera digantikan dengan frekuensi-frekeunsi lain yang mungkin interferensinya tidak separah frekuensi yang satu ini. Kualitas sinyal akan membaik.

    3) Fast site deployment/roll out.

    4) Memudahkan manajemen frekuensi.

  2. 2 Mujib May 7, 2008 at 10:12 pm

    Kalo mengacu pada peraturan postel sbb: ‘Postel menyampaikan klaim tersebut berlandaskan PP No. 28 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 19/PER.KOMINFO/10/2005 yang menyatakan bahwa Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi yang dibayarkan adalah berdasarkan jumlah transceiver (TRX) yang terpasang pada satu konfigurasi Base Transceiver Station (BTS)’memang operator x tidak salah. Dalam hal ini minimal ada 2 dimensi yg dpt di cermati, pertama cara pandang pemerintah (Deparpostel) yg memandang terdapat penyalahgunaan penggunaan frekuensi dalam satu bts yg lebih banyak dari pada jumlah trx yang dilaporkan, dengan semangat yg berimplikasi pada pemasukan untuk negara yg lebih besar dari sektor telekomunikasi. Dimensi yang kedua adalah cara pandang operator atau lebih tepatnya rekayasa teknologi yg dilakukan untuk mengefisiensikan resource yg dimiliki dengan semangat ‘survival in the middle of limitation’. Ini memang semangat modern science untuk selalu mencari cara yg paling efisien dari yg paling efisien. menurut pendapat pribadi penulis, ini benar berpulang pada regulasi yg ada karena itu landasan berpijaknya, dan jika melihat realitasnya bahwa apa yg dilakukan oleh operator x bukanlah rekayasa negatif yg merugikan (cheating) yg berimplikasi pada berlipatnya pendapatan operator yg bersangkutan yg membuat negara dapat mengharapkan penghasilan tambahan. Tolong saya di benarkan kalo salah Om Zul, tapi bukankah SFH tidak menambah kapasitas jaringan yg berujung pada penghasilan tambahan. Bukankah SFH hanya rekayasa teknologi yg lahir justru untuk mengatasi masalah yg ditimbulkan karena keterbatasan yg di atur oleh regulasi. Mungkin hak inilah yg dapat di garis bawahi walaupun tetap diperlukan tabayun antar pihak untuk dapat duduk bersama dan melihat permasalahan ini secara lebih arif, agar tidak ada pihak yg merasa dirugikan dan melahirkan iklim bisnis yg lebih kondusif di negeri kita tercinta ini

    salam

  3. 3 Ucup Maman May 6, 2008 at 8:27 am

    klo emang negara ini bisa maju karena setiap opertor suruh bayar per frequency ngk majalah… tapi klo suruh bayar tapi negara ini masih banyak korupsi dipemerintahan, APA KATA DUNIA ???

  4. 4 bingung April 29, 2008 at 11:29 am

    Perlu disadari bahwa pemerintah seharusnya mendorong pertumbuhan di sisi sektor bisa memberikan insentif berupa pengurangan atau penundaan pajak semacam tax holiday di bidang lainnya (bukan cuma pabrik sepatu Korea atau Jepang yang tax free). Selain frequency license 2G, ada juga transmisi berikut 3G. Total jika dibayar sesuai dengan kategori pemerintah, maka tidak ada operator yang sanggup. Apabila ada kesalahan, maka seharusnya pemerintah juga merubah dulu aturannya, sehingga hal ini bisa dinyatakan benar atau salah

    Saat ini, jujur aja pemerintah belum bisa memberikan “masa depan” perencanaan telekomunikasi seperti apa. Di satu sisi, operator diminta untuk memenuhi kewajibannya, seperti expand coverage, quality service, tower bersama, pajak dengan tarif yang telah “dibatasi” (profit berarti dibatasi juga??)
    Disisi lain, resiko operator ditanggung oleh masing masing operator, mulai dari pemda, listrik, supply genset, tarung bebas antar produk, tanpa ada pertimbangan bahwa kompetisi bisa diarahkan ke hal yang lebih baik tanpa harus ada seleksi alam.

    Memang harus lebih ariff memandang…

  5. 5 anto April 29, 2008 at 10:51 am

    Good article pak,
    Itulah pentingny untuk mempunyai orang2 yang mengerti technology di pemerintahan, supaya tidak malu2in negara :) pizzz

  6. 6 doremi April 25, 2008 at 4:29 pm

    Dari klaim Postel yang berlandaskan PP No. 28 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 19/PER.KOMINFO/10/2005 yang menyatakan bahwa Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi yang dibayarkan adalah berdasarkan jumlah transceiver (TRX) yang terpasang pada satu konfigurasi Base Transceiver Station (BTS).
    MAKA SUDAH JELAS
    bahwa BHP yang harus dibayarkan Operator tidak berdasarkan pada “frekuensi” / “jumlah kanal frekuensi” terpakai yang diambil dari allocated frequency untuk Operator tersebut.
    Baik Baseband maupun SFH tidak menyalahi peraturan tersebut.

    Dengan teknologi SFH siapakah yang dirugikan?
    Tidak ada. Pemerintahkah ? juga tidak, karena kapasitas layanan operator dengan jumlah TRX yang sama tidak bertambah.

    Dengan teknologi SFH siapakah yang diuntungkankan?
    Operator, karena dengan demikian penataan frekuensi menjadi lebih mudah.
    Vendor, karena operator membeli teknologi bari
    Pelanggan, terlayani lebih baik karena SFH memungkinkan penataan frekuensi yang lebih baik.
    Pemerintah, karena teknologi baru memberi peluang ekspansi kapasitas dengan lebih cepat (jika pelanggan bertambah) yang berarti pertumbuhan penerimaan pajak.

  7. 7 hera April 25, 2008 at 3:46 pm

    good article pak…

    kl menurut saya pemerintah dan operator harus ada win-win solution.
    Kajian lebih mendalam untuk regulasi pemerintah diharapakan memperjelas apakah biaya yang harus dibayarkan berdasarkan TRx or frekuensi yg dipancarkan.krn semua itu harus dibedakan pembobotan nilainya, dan satuhal yg harus dipertimbangkan oleh pemerintah adalah bobot dari masing2 teknology harus dibedakan misal antar CDMA dan GSM.demikian halnya u teknology2 lainnya yang akan datang sudah harus sudah dipikirkan dlm penyusunan regulasi sehingga tidak ada lagi tanggapan saling tuding antara pemerintah dan pihak2 pengguna frekuensi.

    Thanks

  8. 8 hera April 25, 2008 at 3:41 pm

    good article Pak….

    Kalau menurut saya sih pemerintah harusnya lebih mencermati kemajuan teknology bukan hanya langsung mengklaim bahwa operator(X) membayar BHP tidak sesuai dengan seharusnya.sebaiknya harus ada win win solution antara operator dgn pemerintah.jadi harus jelas di dalam regulasi apakah BHP yang dibayarkan itu berdasarkan TRx or frequency yang di gunakan.misal BHP itu dibayarkan hanya berdasarkan TRx, pemerintah juga untuk pendapatan mungkin dirasa tidak terlalu signifikan,sedangkan apabila operator diharuskan membayar sesuai dengan frekuensi yang dipancarkan itu akan memberatkan operator.jadi menurut saya sih kl emang pemerintah akan menetapkan berdasarkan frekuensi sebaiknya bobot per frekuensinya jangan terlalu tinggi biayanya karena dari kuantitinya akan sangat banyak.dan pembobotan biaya atas teknology juga harus dibedakan antar GSM dan CDMA dan teknology2 yang nantinya akan bermunculan karena jika tidak akan muncul masalah2 yang baru lagi.

  9. 9 wismul lt8 April 25, 2008 at 2:53 pm

    aduhhh..kira2 dong pemerintah.. emang operator cuma ngeluarin duit buat frequensi doang, masih byk biaya2 maintenance yg harus ditanggung, yg logis aja lah operator membayar license utk frequecy yg dipakai..terserah itu mau BB,BBH,SFH..itu kan teknologinya.

  10. 10 Meok April 25, 2008 at 2:47 pm

    Balmon seharusnya merekrut orang2 experd yang bekerja di Operator X,Y,Z (minimal jadi eselon-2)untuk menyusun peraturan yang sesuai dengan kondisi teknologi yang dipakai sekarang dan yang akan datang

  11. 11 riswan April 25, 2008 at 2:43 pm

    beda persepsi?
    Mungkin aja, krn nggak ada penjelasa yg lebih detail dalam UU/peraturan yang ada. masing2 pihak pake persepsi yang menguntungkan mereka.
    wajar si.

    btw, good article Pak. Thanks for inviting me to read this.

  12. 12 Sondang April 25, 2008 at 1:57 pm

    Nice Articel bro..

    Seharusnya pemerintah (baca:Postel) sbg regulator lebih depan dalam hal teknologi dari pada operator, masa pemerintah ketinggalan teknologi sih..
    Apakah perlu para Operator mengirimkan e-docnya ke Pemerintah..?? hahaha :)

  13. 13 maswool bpp April 25, 2008 at 1:20 pm

    Waduh ga ngerti aku…. Hukum bisa berubah-ubah… Bisa aja sekarang per jumlah TRX, ntar malah per TRX x jumlah freq yang dipancarkan TRX tersebut…

    Au ah…

  14. 14 Metal Rock April 25, 2008 at 1:01 pm

    bhp frekuensi = biaya hak penggunaan frekuensi. Secara harfiah artinya besarnya ongkos utk membayar ijin penggunaan frekuensi ( yg disewa/digunakan ). jadi bila operator menggunakan teknologi SFH,ya memang harus bayar semua frekuensi yg dipasang di masing2 TRX. Cuman memang hal ini sangat memberatkan operator. Mungkin perlu dicari jalan yg win-win solution yaitu bagaimana industri telekomunikasi di indonesia bisa berkembang lebih mengingat jumlah pengguna dan calon pengguna layanan seluler masih sangat besar sedangkan kapasitas/spektrum frekuensi yg sebagai source utama dlm layanan selular sangat terbatas. Bila semua calon & pengguna layanan selular dpt diakomodir kapasitasnya oleh operator,maka hal ini akan mendukung program pemerintah dalam pemerataan informasi ke seluruh pelosok negeri indonesia yang dikumandangkan oleh pemerintah sendiri.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Author

Julitra Anaada:

Born and grew up in Talaud Islands, the northernmost, and one of the remotest, parts of Indonesia.

He earns living in Jakarta, the capital.

All posts are his own work, unless stated otherwise. For non-fictional piece, the opinions are strictly personal views.

He can be reached at julitra dot anaada at gmail.com.

Tweets

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 23 other followers


%d bloggers like this: